Selesai sudah drama reshuffle. Balada reshuffle di KIB II ini tidak lepas dari bumbu-bumbu ‘psywar’ politik yang dilakukan oleh parpol anggota koalisi untuk bertahan di kekuasaan, sorotan terhadap kinerja dan kasus korupsi yang menimpa beberapa kementerian sampai skandal pribadi beberapa menteri yang mencuat ke permukaan.

Dan paling mengundang penasaran publik adalah rapor merah dan rapor biru milik UKP3R yang menjadi misteri hingga kini. Namun dari drama reshuffle ini yang paling membetot perhatian adalah manuver-manuver politikus PKS di senayan.

PKS memang menjadi fokus sorotan terkait dengan permainan dua kakinya, yakni di satu sisi menyatakan berkoalisi, sedangkan di parlemen memainkan peran oposisi. Bahkan sampai ada istilah manuver-manuver politikus PKS di parlemen “lebih oposisi dari oposisi”.

Peran oposisi PKS di parlemen inilah yang sering membuat istana dan Demokrat sebagai partainya presiden gerah. Beberapa aksi PKS di parlemen yang membuat keharmonisan koalisi terganggu antara lain, pansus angket Century dan dukungan terhadap pengajuan hak angket mafia pajak.

Aksi PKS di parlemen memang tidak bisa disalahkan jika hal itu sebagai sikap kritis terhadap kebijakan publik untuk cek and balance. PKS tidak sendirian bermain dua kaki di parlemen. Ada partai Golkar yang kerap bermanuver, sama dengan PKS. Golkar lebih diuntungkan dengan ‘bargaining politic’ yang jauh lebih tinggi sebagai partai runner-up di parlemen.

Kader-kader PKS dikenal militan dan kritis. Sikap kritis PKS bisa tercermin dari politikus mereka di senayan yang begitu vokal terhadap kebijakan publik yang mengalami masalah serius, seperti kasus century dan mafia pajak.

Kevokalan PKS terbentur oleh etika koalisi, setgap, dan kekuatan politik di parlemen yang tidak begitu besar, yakni hanya mempunyai 57 kursi. Patut diacungi jempol dengan hanya menjadi kekuatan keempat terbesar di senayan, PKS mampu menjadi partai yang kritis. Istilah “bad boy” pun tersemat atas sikap kritis PKS yang kerap mengganggukeharmonisan koalisi.

Di tengah isu reshuffle beredar kabar beberapa menteri PKS akan dicopot, diantaranya menteri pertanian dan menteri kominfo. Kabar panas itu pun berbalas-pantun dari politikus PKS, seperti Anis Matta yang mengancam akan membuka isi kontrak spesial “2 telor” dengan presiden dan ancaman keluar koalisi jika ada satu menteri PKS yang dicopot dari KIB II. Perang statement antar politikus demokrat dan PKS pun menghangat di media massa nasional.

Dan pada akhirnya, SBY memilih mengurangi jatah menteri PKS dan demokrat. Soal pemecatan menteri Demokrat merupakan risiko yang paling rendah karena politikus Demokrat sangat manut terhadap titah Cikeas.

Pemecatan menteri PKS lah yang memanaskan hubungan antara kedua partai koalisi ini. SBY mencopot Menristek, Suharna Surapranata, yang membuat jumlah menteri PKS sama dengan Golkar menjadi 3 posisi menteri. Padahal secara kinerja dan integritas Kemenristek jauh dari sorotan negatif.

Di dalam tubuh PKS sendiri ada dua faksi, yakni kubu yang ingin bertahan di koalisi dan kubu yang ingin keluar dari koalisi jika menteri PKS dikurangi. Pengurangan jatah menteri PKS sangat mungkin merupakan teguran keras dari SBY atas ulah PKS selama ini di parlemen.

Mengingat ada beberapa menteri yang kementeriannya mendapat sorotan publik terkait skandal korupsi dan manajerial yang buruk tetapi menterinya tidak dicopot karena partainya patuh terhadap cikeas. Pencopotan ini juga bermakna statement-statement politikus PKS yang bernada ancaman gagal mengintervensi hak prerogratif presiden.

PKS sedang berada di persimpangan jalan? Memilih bertahan dikoalisi bisa menimbulkan persepsi negatif, seperti akan terbangun stigma di publik bahwa PKS juga parpol yang lebih suka menikmati madu kekuasaan.

Kemudian, manuver politik PKS pun tidak akan disegani seperti dahulu lagi karena dengan pecopotan menterinya saja, PKS ogah berdiri sebagai oposisi. Ini membuktikan bahwa PKS masih membutuhkan kekuasaan entah mungkin terkait kebutuhan logistik atau mungkin takut sambaran aparat hukum yang kerap lebih ganas terhadap partai oposisi.

Atau mungkin PKS memberikan kejutan dengan memilih jalan keluar koalisi. Dengan berdiri sebagai oposisi ruang manuver PKS lebih terbuka tanpa terikat aturan kontrak koalisi. Keluarnya PKS juga akan membuat cek and balance di parlemen terhadap pemerintahan menuju titik seimbang dengan berkurangnya kekuatan mayoritas koalisi.

PKS juga akan mendapat kredit point plus sehingga menjadi kampanye yang baik untuk 2014 . Kita tunggu pilihan PKS yang hak vetonya ada pada ketua majelis syuronya.

Apakah PKS memilih jalan pragmatis dengan bertahan di koalisi atau berani keluar menjadi oposisi untuk semakin menegaskan sikap kritisnya?

Fahmi Wahyu Bahtiar
Perumahan puri delta Kencana Blok N No.3 Bogor
f.w.ayyu@gmail.com
082110517046

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/10/20/154054/1748864/471/pks-mau-kemana