Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang mengusung citra jujur dan bersih benar-benar sedang diuji. Partai dakwah itu ternyata tak kalis dari intrik dan konflik. Yang membuat urusan dalam partai itu mencuat adalah Yusuf Supendi. Dia bukan figur sembarangan. Dialah salah seorang pendiri partai ketika masih bernama Partai Keadilan. Bila kesaksian Yusuf tentang perilaku tak terpuji elite partai ini benar adanya, itu artinya PKS memang perlu serius memperbaiki diri.

Gerakan Yusuf tak bisa dipandang enteng. Salah satu pelopor gerakan dakwah alias tarbiyah di kampus-kampus pada 1980-an itu mula-mula mendatangi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia melaporkan bahwa Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS, diduga menggelapkan dana Rp 10 miliar. Dana sebesar itu ditengarai berasal dari kegiatan saat Wakil Ketua DPR ini menjadi koordinator kampanye Adang Daradjatun dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007.

Elite PKS lain yang dilaporkan adalah Presiden Luthfi Hasan Ishaaq dan Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin. Luthfi dituduh mengelola dana Pemilihan Umum 1999 yang 94 persennya sumbangan dari Timur Tengah. Dia juga dituding mendapat Rp 34 miliar dari Jusuf Kalla saat Pemilihan Presiden 2004. Adapun Hilmi disindir telak sebagai orang yang gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri.

Dari Badan Kehormatan DPR, Yusuf Supendi melanjutkan “safari laporannya” ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di sana, dia kembali menyerahkan sejumlah bahan tentang praktek tak sedap yang dilakukan bekas kawan-kawan seperjuangannya itu–sejak 2009 Yusuf memang telah dikeluarkan dari PKS.

Belum jelas benar apa motif di balik tindakan Yusuf itu. Sejumlah tokoh PKS menyebut dia sakit hati karena dipecat dari partai. Namun ada pula kelompok yang memuji dan menyebut tindakannya bagian dari amar makruf nahi munkar. Banyak yang sepakat Yusuf sedang berikhtiar mengembalikan PKS ke rel semula sebagai partai yang bersih.

Laporan Yusuf Supendi ini mengindikasikan adanya pergolakan di dalam tubuh partai itu. PKS mungkin belum terbelah, tapi agaknya tak seorang pun percaya partai tersebut solid dan tak memendam masalah internal yang agak serius.

Tanpa pembenahan berarti, PKS bisa menerima konsekuensi lebih berat bila laporan Yusuf terbukti benar. PKS bisa dianggap melanggar aturan. Undang-Undang Partai Politik Pasal 40 ayat 3 telah mengatur bahwa partai politik dilarang menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apa pun. Partai politik juga dilarang menerima sumbangan dari perseorangan atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Perlu ada keberanian dari pemimpin negara untuk membenahi praktek tercela tersebut. Langkah itu bisa dimulai dengan mendirikan aturan setegak-tegaknya. Bila sebuah partai melanggar hukum, dan itu bisa dibuktikan, sanksi harus dijatuhkan–dari denda sampai pembubaran. Pengurus partai yang jelas-jelas melanggar perlu dibawa ke pengadilan. Bila praktek politik uang terus merajalela, kita perlu bersiap kehilangan demokrasi–satu dari sedikit milik Indonesia yang masih bisa dibanggakan.